Serba-Serbi PT Perorangan: Cara Membuat, Kewajiban, dan Manfaat Mendirikan PT Perorangan di Indonesia

Definisi PT Perorangan dan perbedaannya dengan PT Biasa

PT Perorangan adalah bentuk perusahaan yang dijalankan oleh satu orang saja sebagai pemilik tunggal. Dalam PT Perorangan, pemilik memiliki tanggung jawab terbatas terhadap hutang dan kewajiban perusahaan. Perbedaan utamanya dengan PT biasa terletak pada jumlah pemiliknya, di mana PT biasa dapat memiliki beberapa pemegang saham, sedangkan PT Perorangan hanya memiliki satu pemegang saham.

PT Perorangan juga hanya bisa didirikan oleh bisnis dengan modal usaha maksimal Rp5 miliar. Jika pengusaha ingin menanamkan modal yang lebih dapat mengambil opsi mendirikan PT biasa. Modal usaha yang diajukan tersebut juga berpengaruh pada omzet maksimal yang bisa didapatkan pertahunnya.

Untuk Usaha Mikro dengan modal usaha maksimal Rp1 miliar, maksimal omzet tahunan yang bisa diterima adalah Rp5 miliar, sementara untuk golongan Usaha Kecil dengan modal usaha dengan rentang Rp1 miliar hingga Rp5 miliar, maksimal omzet tahunannya adalah Rp15 miliar. Sementara itu, tidak ada modal dan omzet maksimal yang bisa dimiliki oleh PT biasa.

Perbedaan lainnya, PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris dalam pendiriannya. Sebaliknya dalam mendirikan PT biasa wajib membuat akta notaris. Dapat disimpulkan, perbedaan mendasar dari PT Perorangan dan PT biasa adalah skala bisnis yang bisa dibangun oleh tiap golongan tersebut.

‍

Manfaat mendirikan PT dan PT Perorangan bagi bisnis

Perlindungan hukum bagi pemilik usaha

Dalam PT, baik itu PT biasa atau PT Perorangan, aset perusahaan dianggap terpisah dari aset pribadi pemiliknya. Ini berarti bahwa jika perusahaan mengalami masalah keuangan atau hutang, pemilik tidak akan dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kewajiban tersebut. Ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi pemilik bisnis, yang tidak perlu khawatir bahwa aset pribadi mereka akan terancam oleh masalah perusahaan.

Pemisahan aset perusahaan dan pribadi juga berlaku bagi pemilik PT Perorangan, mesti perusahaan tersebut hanya didirikan oleh satu orang saja. Ini berarti bahwa dalam hal kewajiban dan tanggung jawab hukum, pemilik perusahaan tidak akan terlibat secara pribadi, namun secara entitas legalnya. Dengan kata lain, pemilik usaha PT Perorangan masih menikmati status perlindungan hukum yang sama seperti layaknya PT biasa.

Akses ke modal usaha dan investasi

Selain perlindungan hukum, mendirikan PT juga membuka pintu bagi akses ke sumber modal yang lebih besar. Dalam PT biasa, pemilik bisnis dapat menjual saham kepada investor atau mengajukan pinjaman dengan lebih mudah, membantu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat. Ini memberikan fleksibilitas finansial yang sangat penting dalam mengatasi tantangan dan peluang bisnis.

Meningkatkan citra profesionalisme

Memiliki status PT maupun PT Perorangan memberikan kesan profesionalisme yang lebih tinggi dalam dunia bisnis. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, rekan bisnis, dan mitra potensial. Dalam banyak kasus, mitra bisnis cenderung enggan bekerja sama dengan bisnis yang tidak memiliki entitas. Hal ini dapat berdampak pada terhambatnya potensi kerja sama dan pemasukan perusahaan.

‍

Kewajiban pemilik usaha PT Perorangan

Sebagai pemilik usaha PT Perorangan, di balik manfaat yang Anda dapatkan sebagai sebuah entitas bisnis berbadan hukum, Anda akan mengemban sejumlah kewajiban penting dalam menjalankan bisnis Anda. Kewajiban-kewajiban ini mencakup aspek hukum, keuangan, administratif, dan sosial. Memahami dan mematuhi kewajiban-kewajiban ini adalah langkah penting untuk menjamin bisnis Anda dapat berjalan tanpa terlibat masalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Kewajiban hukum dan pajak

Kewajiban ini melibatkan pemenuhan aspek peraturan hukum dan kewajiban pembayaran pajak yang diatur oleh pemerintah. Anda harus memastikan bahwa perusahaan Anda beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk perizinan dan peraturan yang relevan dengan industri Anda. Selain itu, Anda juga perlu memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta membayar pajak perusahaan dengan benar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Mematuhi kewajiban hukum dan pajak ini bukan hanya untuk menjaga kepatuhan, tetapi juga untuk menghindari sanksi hukum dan masalah finansial yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Anda.

Kewajiban pemenuhan hak karyawan

Kewajiban ini melibatkan aspek perlindungan dan kesejahteraan karyawan yang bekerja untuk perusahaan Anda. Anda perlu memastikan bahwa karyawan Anda memiliki akses terhadap hak-hak dasar seperti upah yang adil sesuai dengan peraturan minimum yang berlaku, jaminan sosial, dan fasilitas kerja yang aman dan sehat. Selain itu, Anda juga perlu mematuhi regulasi terkait jam kerja, cuti, THR, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Memastikan pemenuhan hak karyawan bukan hanya untuk menghindari masalah hukum, tapi juga demi menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja dan membangun budaya kerja yang positif serta mendukung produktivitas serta loyalitas karyawan.

Kewajiban administratif

Kewajiban ini melibatkan pengelolaan dokumentasi perusahaan, pelaporan rutin, dan pemeliharaan catatan yang akurat. Anda perlu menjaga dan merawat semua dokumen yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, izin usaha, kontrak kerja, serta transaksi keuangan. Selain itu, Anda juga perlu melakukan pelaporan rutin kepada pihak berwenang, seperti pelaporan keuangan tahunan dan pajak perusahaan. Kewajiban administratif ini adalah langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas bisnis Anda, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan memenuhi kewajiban administratif dengan baik, Anda dapat menghindari masalah hukum dan finansial yang dapat mempengaruhi reputasi dan kelangsungan bisnis Anda.

Kewajiban sosial

Kewajiban sosial ini mencakup tanggung jawab untuk berkontribusi positif terhadap komunitas tempat bisnis Anda beroperasi. Ini dapat meliputi dukungan terhadap program-program sosial, lingkungan, dan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Anda juga perlu memastikan bahwa operasi bisnis Anda tidak merugikan lingkungan dan masyarakat secara berlebihan. Meminimalisir dampak negatif, mengikuti standar etika bisnis yang baik, dan berpartisipasi dalam inisiatif sosial adalah langkah penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis Anda. Kewajiban sosial ini memainkan peran penting dalam membangun reputasi perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di mata masyarakat.

‍

Syarat mendirikan PT Perorangan

Setelah menyimak berbagai manfaat yang bisa diterima oleh usaha dengan entitas resmi, mungkin Anda mulai tertarik untuk mendaftarkan bisnis Anda. Maka dari itu, penting untuk memahami persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pendirian PT Perorangan ini. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang meliputi persiapan dokumen hingga pendaftaran resmi. Apa saja syaratnya?

Memenuhi kriteria Usaha Kecil dan Mikro (UKM)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hanya bisnis dengan kriteria UKM, yaitu bisnis dengan modal usaha di bawah Rp5 miliar dan omzet tahunan maksimal Rp15 miliar yang bisa mendaftar sebagai PT Perorangan. Berikut adalah perbedaan lebih lanjut antara kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil:

• Usaha Mikro: Modal usaha di bawah Rp1 miliar dengan omzet tahunan maksimal Rp5 miliar
• Usaha Kecil: Modal usaha antara Rp1 miliar hingga Rp5 miliar dengan omzet tahunan maksimal Rp15 miliar

Jika bisnis Anda sudah melampaui batas kriteria ini, Anda diwajibkan untuk mendaftarkan bisnis Anda sebagai entitas PT biasa.

Hanya ada satu pemegang saham

Salah satu persyaratan utama dalam pendirian PT Perorangan adalah adanya pemegang saham tunggal. Ini berarti bahwa PT Perorangan hanya dapat dimiliki oleh satu individu, yang akan menjadi pemilik tunggal perusahaan. Kondisi ini membedakan PT Perorangan dari PT biasa yang dapat memiliki beberapa pemegang saham. Pemegang saham tunggal dalam PT Perorangan memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan dan kepemilikan bisnis. Keuntungan utama dari pemegang saham tunggal adalah adanya fleksibilitas kontrol penuh dalam mengambil keputusan tanpa memerlukan persetujuan atau konsensus dari pihak lain.

Pemilik bisnis adalah Warga Negara Indonesia

Salah satu syarat utama dalam pembuatan PT Perorangan adalah pemilik bisnis wajib merupakan warga negara Indonesia yang sah. Selain itu, pemilik bisnis wajib berusia minimal 17 tahun dan cakap secara hukum. Kriteria ini menegaskan pentingnya kepemilikan bisnis oleh individu yang memiliki kedewasaan hukum dan identitas kewarganegaraan yang jelas. Usia minimal 17 tahun dipilih sebagai ambang batas karena dianggap sebagai usia di mana individu telah memiliki kemampuan untuk memahami dan mengambil tanggung jawab hukum terkait bisnis yang akan mereka jalankan.

Status cakap hukum juga menjadi kriteria penting, mengingat bahwa pendirian dan pengelolaan PT Perorangan melibatkan aspek legal dan administratif yang memerlukan pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pemilik bisnis. Dengan memastikan bahwa pemilik PT Perorangan adalah WNI berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum, pemerintah dan pihak berwenang memastikan bahwa pemilik bisnis memiliki kualifikasi dan kapasitas untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan kompetensi yang diperlukan.

Memiliki modal dasar dan setoran modal minimal

Setiap PT Perorangan wajib memiliki modal dasar yang ditetapkan dan dicantumkan dalam akta pendirian–maksimal Rp5 miliar menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, untuk memulai operasional, PT Perorangan perlu menyetor sebagian dari modal dasar tersebut, yaitu sebesar 25%, ke rekening bisnis perusahaan. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata dari pemilik perusahaan terhadap kelangsungan bisnis.

Penyetoran modal disetor ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk mendukung aktivitas operasional dan pertumbuhan bisnis khususnya di masa awal pendirian. Dengan mematuhi persyaratan modal dasar dan modal disetor, PT Perorangan menunjukkan komitmen keuangan dan kemampuan untuk beroperasi dengan kredibilitas di pasar yang kompetitif.

Memiliki rekening bisnis atau rekening korporat

Memiliki rekening bisnis yang sah dan terverifikasi merupakan salah satu syarat penting dalam proses pendirian PT Perorangan. Rekening bisnis ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan modal yang telah disetor, tetapi juga menjadi saluran transaksi yang sah untuk semua kegiatan keuangan perusahaan. Keberadaan rekening bisnis yang terpisah dari rekening pribadi pemilik perusahaan penting untuk menjaga integritas finansial dan transparansi bisnis.

Dengan rekening bisnis yang jelas, perusahaan dapat dengan mudah melacak pemasukan dan pengeluaran, membantu dalam pelaporan pajak, serta memisahkan aset bisnis dari aset pribadi pemilik. Langkah ini juga memberikan kepercayaan kepada mitra bisnis, investor, dan pelanggan, menunjukkan profesionalisme dan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, memiliki rekening bisnis yang sah dan terverifikasi bukan hanya sekadar syarat hukum, tetapi juga langkah cerdas dalam membangun pondasi keuangan yang kuat bagi PT Perorangan.

‍

Aspire sebagai penyedia solusi finansial all-in-one memiliki fitur rekening bisnis modern yang membantu Anda mengontrol, mengawasi, dan mengelola seluruh kegiatan keuangan bisnis Anda lewat satu aplikasi.

Langkah-langkah membuat PT Perorangan di Indonesia

Langkah-langkah mendirikan Perseroan Terbatas (PT) perorangan melibatkan serangkaian tahapan penting yang perlu diikuti dengan teliti dan cermat. Tahapan ini meliputi:

1. Menentukan nama perusahaan: Ada beberapa syarat penamaan perusahaan sesuai dengan aturan yang tercantum pada PP No 43 tahun 2011, yaitu; nama PT wajib menggunakan elemen bahasa Indonesia, tidak boleh sama dengan nama PT yang sudah terdaftar, minimal terdiri dari tiga suku kata, dan tidak boleh mengandung angka.
2. Menentukan KBLI usaha: Proses selanjutnya adalah menentukan kode kegiatan usaha yang termasuk dalam KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia. Daftar lengkap KBLI bisa dilihat di situs ini.
3. Mendaftar di Kemenkumham: Pemilik usaha kemudian wajib mendaftarkan PT Perorangan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum. Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui situs resmi Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.)
4. Registering for company tax ID (NPWP): Obtaining a Tax Identification Number (NPWP) for the company from the Directorate General of Taxation.
5. Registering with the BPJS Employment System: Registering the company with the Social Security Administrative Body (BPJS) for Employment to ensure the protection of employee rights and well-being.
6. Meeting Minimum Authorized Capital and Deposit: Fulfilling the requirements of minimum authorized capital, and depositing 25% of the authorized capital into the company's bank account.
7. Employee NPWP Registration: Ensuring that all employees have their personal Tax Identification Numbers (NPWP) registered.
8. Obtaining Business Identification Number (NIB): Acquiring the NIB, which is essential for official business identification.
9. Routine Reporting: Adhering to administrative obligations by performing regular financial reporting and tax payments according to specified schedules.

Understanding and meticulously following these steps are key to establishing a solid foundation for your PT Perorangan business. Each step has a crucial role in ensuring that your business operates legally, transparently, and in compliance with applicable regulations.

The Aspire business account: a modern financial solution for PT Perorangan in Indonesia

Aspire, a leading fintech company in Southeast Asia with over 15,000 users, offers various benefits designed to help manage your company's finances. One of these benefits is the modern business account, which assists you in overseeing, managing, and monitoring all your business financial activities through a single application. Aspire is the right solution for owners of PT Perorangan businesses looking to expand.

‍

A notable feature includes a virtual debit card for business payments. The Aspire card encompasses all the advantages of modern virtual debit cards, such as customizable spending limits to issue multiple cards with varying limits for different transaction needs, effectively reducing the risk of overspending.

The real-time monitoring feature in the Aspire app empowers your business to track all transactions using the issued debit cards, thereby reducing the potential for fraudulent or suspicious activities. This capability provides strict expense control over employee spending, which can positively impact your company's cash flow. Beyond its modern features, the Aspire debit card also offers attractive benefits, including unlimited cashback for transactions with leading global merchants like Google Workspace, AWS, Adobe, Figma, Slack, and more.

‍